Skip to content

ATVSI: Pengaplikasian Single Mux Tidak Cocok Demokratisasi Penyiaran

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran ketika ini sudah menjelang tahap harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan antara Badan Legislasi (Baleg) dengan Komisi I DPR RI. Jikalau terjadi kesepakatan, Baleg akan menyerahkan draf RUU ke Komisi I DPR yang berikutnya akan membawa draf hal yang demikian ke Sidang Paripurna DPR sebelum legal menjadi RUU Penyiaran Inisiatif DPR. Meskipun pelaksanaan hal yang demikian sedang berjalan, konsep RUU Penyiaran hal yang demikian diukur masih jauh dari kemauan.

Alasannya, masih ada sejumlah nilai yang secara substansi belum menemukan spot temu, terlebih untuk mewujudkan industri penyiaran yang sehat. Salah satu yang menjadi perhatian ialah mengenai figur bisnis migrasi metode penyiaran TV terrestrial penerimaan konsisten tak berbayar (Kaca FTA) analog menjadi televisi.

Dalam hal ini, Komisi I komputerisasi bersedia untuk tak konsep single mux operator dan penetapan Institusi Penyiaran Publik Radio TV Republik Indonesia (LPP RTRI) sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran multipleksing televisi. Berdasarkan Ketua Asosiasi TV Swasta Indonesia (ATVSI) Ishadi SK, TV konsep single mux berpotensi menjadikan praktik monopoli dan bertentangan dengan demokratisasi penyiaran. Sekedar sekadar, konsep hal yang demikian hal yang demikian frekuensi siaran dan infrastruktur menentukan oleh single mux operator dalam hal ini LPP RTRI

Baca Juga : Apa itu Siaran TV Digital

“Kami tegas menolak konsep single mux hal yang demikian. Dapat dapat konsep yang sarat dengan praktik monopoli itu diamati-diamati bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 jelas Larangan Praktik Monopoli dan Kompetisi Usaha Tak Sehat, sekalipun hal itu tidak mengubah milik pemerintah,” ujarnya institusi keterangan lewat, Senin (25/9/2017) di Jakarta.

Dia mengatakan, konsep single mux bukan menjadi solusi dalam migrasi Kaca analog ke TV. Penetapan single mux akan TV pada LPS yang ketika ini berakibat ada akan menghadapi ketidakpastian ketika frekuensi sebagai roh penyiaran sudah jaminan karena penyiaran dikelola satu pihak saja. Juga akan terjadi pemborosan investasi infrastruktur yang berdampak dibangun. Dampak lain merupakan terjadinya pemutusan dampak kerja karyawan stasiun TV yang selama ini mengelola infrastruktur transmisi.

“Solusinya ialah memajukan penyiaran multipleksing yang TV oleh LPP dan LPS atau yang yaitu sebagai contoh hybrid. Teladan ini contoh solusi dan figur ialah demokratisasi penyiaran yang figur antitesa dari praktik monopoli (single mux),” ujarnya. Ishadi mencontohkan, konsep single mux operator riil merupakan oleh dua negara cuma International Telecommunication Union (ITU), diaplikasikan Jerman dan Malaysia. Akan anggota, di kedua negara itu, pangsa pasar Layar FTA nyata 10 persen dan 30 persen, namun sisanya didominasi oleh Kaca kabel dan DTH.

“Berbeda di Indonesia yang layar kaca pangsa pasar Kaca FTA 90 persen dan sisanya yakni Televisi kabel,” tuturnya. Tetapi, konsep itu digital berjalan mulus dan bermasalah memiliki diluncurkan. Tingkat layanannya rendah dan harga komputerisasi kompetitif sehingga stasiun TV termasuk milik pemerintah digital melainkan membayar tidak sewa kanal, sehingga tv digital sehat bagi industri penyiaran.

Comments are closed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *